Wacana Pelonggaran PSBB, Sebuah Indikasi Penerapan Herd Immunity?

No Comments on Wacana Pelonggaran PSBB, Sebuah Indikasi Penerapan Herd Immunity?

#IndonesiaTerserah

Awal April lalu, Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi memutus mata rantai dan menekan angka penyebaran Covid-19. Untuk menerapkan PSBB, suatu kota diharuskan mengajukan permohonan ke pemerintah pusat. Setelah mendapatkan persetujuan, barulah kota tersebut diperbolehkan memberlakukan PSBB. Setidaknya hingga saat ini sudah ada 20 wilayah yang telah menerapkan PSBB.

Namun demikian, belum juga menunjukkan tanda-tanda penurunan kasus covid-19, pemerintah nampaknya sudah ancang-ancang untuk menerapkan pelonggaran PSBB. Wacana ini kian terdengar masif di telinga masyarakat. Bahkan, di berbagai kesempatan Jokowi juga kerap mengulang pesan kepada masyarakat untuk berdamai dengan corona. 

Hingga Senin (18/5/2020), terdapat penambahan kasus baru covid-19 sebanyak 496 orang dan 43 orang diantaranya meninggal dunia. Jadi, data terbaru corona di Indonesia adalah sebanyak 18.010, 4.324 orang diantaranya sembuh dan 1.191 pasien meninggal dunia. Sejak 12 Mei 2020, kasus baru Covid-19 terkonfirmasi konsisten di atas 400-an orang. Artinya, pasien positif corona di Indonesia melonjak drastis sejak seminggu terakhir. Angka ini diprediksi akan terus melonjak mengingat target 10 ribu tes corona per hari belum tercapai.

Lantas, mengapa pemerintah seakan kejar target untuk merelaksasi PSBB? 

Hal ini bisa jadi sebuah indikasi jika pemerintah RI tak rela ekonomi Indonesia makin tersungkur lebih dalam. Pasalnya, pada kuartal I-2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya menyentuh angka 2,97%, meleset jauh dari ekspektasi BI maupun pemerintah yakni sebesar 4,6%. 

Penurunan perekonomian ini terjadi karena aktivitas ekonomi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Aktivitas ekspor impor mangkrak, daya beli masyarakat melesu, hingga kebijakan PSBB yang diterapkan. Tak ayal, hal ini mengakibatkan ledakan jumlah orang yang terkena PHK dan dirumahkan yang angkanya mencapai 2,8 juta. Bahkan, jumlah ini bisa lebih dan akan terus bertambah jika kondisi tak kunjung stabil.

Jika kasus Covid-19 tak segera tertangani dengan baik agar masyarakat dapat beraktivitas kembali, bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami resesi. Dengan kata lain, dua triwulan (Q2 dan Q3) berturut-turut pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif.

Menurut senior economist Samuel sekuritas Indonesia, Ahmad Mikail menilai jika tren berlanjut, pertumbuhan ekonomi bisa kontraksi minus 0,3% pada kuartal II-2020. Hal senada juga dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, pada skenario berat, ekonomi RI diprediksi tumbuh di angka 2,3%. Namun pada scenario sangat berat, ekonomi bakal minus 0,4%. Tak ketinggalan, ekonom senior Universitas Indonesia, Faisal Basri, juga turut berkomentar. Ia mengklaim jika kebijakan pemerintah hanya seperti ini saja, ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 0,5% dan masih bisa memburuk menjadi minus 0,4% dalam satu tahun penuh. 

Meskipun ada urgensi untuk menyegerakan kebijakan relaksasi PSBB demi menyelamatkan ekonomi Indonesia, pemerintah perlu waspada. Sebab, meskipun kebijakan PSBB masih berlaku hingga detik ini, masyarakat mulai banyak yang secara terang-terangan melanggar aturan tersebut. Kanal media hari ini dibanjiri berita lonjakan aktivitas masyarakat di berbagai tempat umum seperti pasar tradisional, mall, dan bandara. Mirisnya, banyak diantara mereka yang tidak mentaati protap covid-19; tidak pakai masker, tidak ada physical distancing. 

Kondisi ini membuat beberapa kalangan geram dan seakan melukai tim medis yang telah berjuang mati-matian di garda terdepan. Tak mengherankan jika beberapa hari ini tagar #IndonesiaTerserah menjadi trending topik di Twitter. 

Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian telah mengeluarkan kajian awal dalam guna memulihkan ekonomi pasca pandemi. Strategi ini nantinya akan dijalankan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sektor dan wilayah untuk mematuhi hal-hal yang disyaratkan. Beberapa kajian awal pemulihan ekonomi adalah sebagai berikut:

Fase 1 (1 Juni 2020): Industri dan jasa bisnis ke bisnis (B2B) dapat beroperasi.

Fase 2 (8 Juni 2020): Toko, pasar, dan mall boleh dibuka.

Fase 3 (15 Juni 2020): Evaluasi pembukaan salon dan spa. Sekolah dibuka dengan sistem shift. Olahraga outdoor diperbolehkan

Fase 4 (6 Juli 2020): restoran, kafe, bar, tempat gym secara bertahap dibuka.

Fase 5 (20 dan 27 Juli 2020); seluruh kegiatan ekonomi harapannya sudah dibuka.

Strategi di atas tentunya diimbangi dengan evaluasi, syarat, dan protocol yang ketat. 

Jika skema ini benar-benar akan direalisasikan demi menjaga nafas perekonomian di Indonesia, maka anjuran untuk berdamai dengan covid-19 seperti yang sering digaungkan Jokowi tampaknya bukan lagi menjadi isapan jempol.

Tapi tunggu dulu, apakah pengertian berdamai dengan covid-19 ini juga mencakup penerapan herd immunity di Indonesia?

What is herd immunity and can it stop the coronavirus?

Herd immunity adalah strategi untuk membiarkan orang terpapar virus dengan tujuan menciptakan kekebalan di antara kelompok umum, sambil melindungi kelompok-kelompok rentan. Kondisi ini dapat terjadi jika proporsi populasi yang terinfeksi penyakit menular sudah sangat besar sehingga dapat menghambat tingkat penularan. 

Ide kebijakan herd immunity seakan muncul menjadi alternatif dan solusi penanganan pandemic corona bagi suatu negara. Pasalnya, menurut direktur kedaruratan WHO Dr. Mike Ryan, virus corona baru yang menjadi cikal bakal penyakit Covid-19 tidak akan pernah hilang begitu saja dan keberadaannya bisa jadi akan terus berdampingan dengan kehidupan manusia. 

Dua negara yang sering dirumorkan melakukan kebijakan herd immunity adalah Inggris dan Swedia. Namun demikian, Inggris dan Swedia tak mengakui jika melakukan kebijakan tersebut.

Swedia adalah salah satu negara Eropa yang sama sekali tidak menerapkan lockdown. Seperti yang dilansir The New York Times, meskipun pemerintah menghimbau warganya untuk berdiam di rumah, mayoritas tempat public di Swedia tetap beroperasi seperti biasanya.

Sedangkan di Inggris, terdapat kecurigaan jika pemerintah setempat sedang merencanakan penerapan herd immunity secara diam-diam sebagai solusi penanganan pandemi. Menurut Independent, Sir David King, mantan kepala penasihat sains pemerintah Inggris, menduga jika Perdana Menteri Boris Johnson menerapkan herd immunity sejak April dan akan membuat kebijakan pelonggaran pembatasan sosial.

Bila tuduhan penerapan herd immunity tersebut benar, lalu seperti apa perkembangan kasus covid-19 terkini di kedua negara tersebut?

Jika melihat dari data terkini, Inggris menjadi salah satu negara yang paling terdampak akibat Covid-19. Inggris berada di urutan ke-4 dengan kasus corona terbanyak; 243.695 kasus 34.636 diantaranya meninggal dunia.

Sementara itu, Swedia menjadi negara yang paling terpukul dibandingkan negara lainnya di wilayah nordik seperti Denmark, Norwegia, dan Finlandia. Berdasarkan catatan terakhir worldmeter, Swedia tercatat memiliki 30.143 kasus corona dengan 1.881 kematian. 

Penerapan kebijakan herd immunity biasanya dapat terlihat dari upaya suatu negara yang memberikan Langkah-langkah longgar bagi warga negaranya di tengah badai pandemic corona. Jika pelonggaran PSBB di Indonesia nantinya direalisasikan, masyarakat perlu waspada jika ini adalah bentuk lain dari penerapan herd immunity. 

Kebijakan herd immunity bukannya tak menuai kritik. WHO sendiri mengecam negara yang menerapkan kebijakan longgar dan herd immunity. Menurut para ahli kesehatan, herd immunity dapat menyebabkan banyak kematian sebagai bagian dari seleksi maupun proses mencapai kekebalan tersebut.

Para ahli berpendapat jika strategi herd immunity akan sangat beresiko jika diterapkan di Indonesia. Menurut ahli epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono, kans herd immunity di Indonesia dapat berhasil jika setidaknya separuh populasi penduduk Indonesia atau sebanyak 130 juta masyarakat telah terinfeksi Covid-19. Herd immunity terlalu riskan diberlakukan di Indonesia karena jumlah penduduknya yang sangat besar.

Selain itu, herd immunity juga sangat beresiko mengorbankan nyawa mayoritas populasi berusia tua dan warga dengan penyakit penyerta seperti jantung, hipertensi, dan diabetes. Tak selalu golongan tua yang memiliki resiko. masyarakat usia produktif di bawah 45 tahun yang terinfeksi virus ini juga memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi super-spreader atau penyebar super. 

Herd immunity sangat erat kaitannya dengan kebijakan yang longgar. Dengan melihat besarnya resiko yang bisa terjadi dari penerapan herd immunity dan pelonggaran PSBB, pemerintah rasanya perlu mengkaji kembali wacana tersebut. Paling tidak sampai kurva kasus covid-19 di Indonesia menunjukkan tanda-tanda melandai. Hal ini tentunya juga diimbangi dengan kesiapan fasilitas dan tenaga medis, status wilayah, dan kesadaran masyarakat untuk mentaati protocol Kesehatan pencegahan covid-19.

Ditulis oleh:
Wildi Adila, S.Pd.I., M.A.
Dosen Hubungan Internasional UNIDA Gontor
(Ed.saf)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *